Eko. Mengikuti kegiatan Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk. No. DASAR Surat Tugas Kepala Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Maros, Nomor : 095/54-A/Kesbangpol tanggal 7 Maret 2014. 05/2012 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Dokumen terkait dengan pelaporan perjalanan dinas diantaranya adalah surat tugas, disposisi dan bukti kas keluar. Uang Harian; c. Iya, saya tahu masih ada temuan-temuan perjalanan dinas yang. A/KU/2016 tentang Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri Institut Teknologi Bandung PTNBH. SOP ini menjelaskan tentang proses Penerbitan SPP Perjalanan Dinas dengan mekanisme langsung (LS) sebelum pelaksanaan. Koper ini juga menyediakan kompartemen laptop hingga 16 inch, cocok untuk kamu yang ingin melakukan perjalanan dinas ke. bahwa agar perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, kepatutan dan kewajaran, dengan tetap. Pontianak (4/4) - Menindaklanjuti Surat Edaran Sekertaris Jenderal KKP Nomor B. Pemerintah Daerah dalam melakukan Perjalanan Dinas harus memiliki dokumen administrasi Perjalanan Dinas. 15. Laporan perjalanan dinas dibuat dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. perjalanan dinas kadang tidak dapat dipertanggungjawabkan dikarenakan data pelaporan arsip SPPD tidak terdata dan tersimpan dengan baik. Wonosobo (ANTARA) - Kemajuan dan perubahan zaman di era Revolusi Industri 4. Perjalanan Dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku. Nama Pegawai yang diperintah 3. Halaman ini telah diakses 583 kali. Hasil dan cara membuat laporan perjalanan dinas dapat dijelaskan menggunakan rumus 5W + 1H. 05/2019 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor: 164/PMK/05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri. Perjalanan Dinas. 17. mengikuti sosialisasi, rapat dan pertemuan lainnya; d. Untuk Tarif uang harian perjalanan dinas dalam negeri dengan status menginap dan akomodasi tidak ditanggung, diatur sebagai berikut : a. Petugas loket Biro KTLN di Gedung Kemensetneg Sayap Timur Lantai 5 Jalan Veteran III No. Keduanya adalah Amri Cahyadi dan Hendra Appolo. Berdasarkan hasil identifikasi KPK terkait kasus tersebut, skema pinjaman LPDB berpotensi direkayasa. Perjalanan dinas merupakan kegiatan yang rutin dilakukan oleh penyelenggara negara baik pusat maupun daerah karena berbagai kepentingan antara lain, studi komparasi, rapat, seminar, diklat dan berbagai kegiatan lainnya. 90 ayat (2) PP 45/2013; Inpres No. bahwa ketentuan Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Perjalanan. a. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Ketentuan mengenai pelaksanaan Perjalanan Dinas yang. Sistem pengajuan pencairan dana perjalanan dinas difokuskan bagiPerjalanan Dinas Pindah adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan keputusan pindah yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 113/PMK. BAB III KLASIFIKASI PERJALANAN DINAS Pasal 4 (1) Perjalanan Dinas, terdiri: a. “Pegawai aparatur sipil negara pada instansi pemerintah dapat melaksanakan perjalanan dinas keluar atau masuk. 164/PMK. 23. 34,42 trilyun, 2017 sebesar Rp. Dengan Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Perjalanan Dinas Berbasis Web yang dibuat diharapkan dapat mempermudah DPRD Kabupaten Garut dalam menjalankan proses bisnisnya Kata Kunci: Perjalanan Dinas, Komunikasi, Jaringan, Website 1. JAKARTA - Peran Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi Covid-19 dinilai sangat penting. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Ketentuan mengenai pelaksanaan Perjalanan Dinas yang dibebankan pada APBN. 128 per hari untuk golongan B, lalu US$ 583 atau setara Rp 8. Sekolah Tinggi Teknologi Garut, 2016. 05/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri. Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan dana bergulir, Kementerian Koperasi dan UKM memiliki satuan kerja yang bernama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) yang bertugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir untuk pembiayaan KUMKM dan pengelolaan dana negara di bidang pengembangan ekonomi lokal. KUKM/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020, Hal Usulan Lanjutan Program Banpres Produktif Pelaku Usaha Mikro TA. bahwa ketentuan tentang Perjalanan Dinas Pegawai telah diatur dalam Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 007. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah. (2) Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas: a. Perjalanan dinas dapat dilaksanakan setelah diterbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) oleh Manajer Umum. Selanjutnya ada aplikasi Ridi atau Room of Incubation Development Over Internet (RiDi) yang merupakan aplikasi program Inkubator Wirausaha LPDB-KUMKM. Rancang Bangun Sistem Informasi Biaya Perjalanan Dinas Nurfarida1, Hilda Amalia2, Yunita3 1,2,3 Universitas Bina Sarana Informatika 1e-mail: keyza. 0 penilaian 0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara) 37 tayangan. Sesuai denganPeraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK. Surat Undangan Narasumber Bimtek LPDB-KUMKM TTE. ditunjuk oleh Yayasan; b. Permohonan izin perjalanan dinas ke luar negeri diajukan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum keberangkatan. PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI. Peraturan Bupati (PERBUP) Bentuk Singkat. com 2e-mail: hilda. LAPORAN PERJALANAN DINAS 6. ( 0266 ) 531466 Sukabumi-Jawa Barat Agenda Perjalanan Dinas No Waktu Kegiatan Tempat Keterangan 01 08. Sebagai petunjuk teknis Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK. 0361 – 416375 Fax 0361- 424382, Email : [email protected]@bsi. Dengan Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Perjalanan Dinas Berbasis Web yang dibuat diharapkan dapat mempermudah DPRD Kabupaten Garut dalam menjalankan proses bisnisnya Kata Kunci: Perjalanan Dinas, Komunikasi, Jaringan, Website 1. U. perjalanan dinas dalam daerah; dan b. 11. METADATA PERATURAN. 24, BD. Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perjalanan Dinas yang dilaksanakan dengan ketentuan jarak antara Tempat Kedudukan dan Tempat Tujuan sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer, kecuali untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh: a. TUJUAN PERJALANAN DINAS. Ketentuan Lain Perjadin LN. Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 15 Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dapatDasar Hukum. perjalanan dinas luar kota yaitu perjalanan dinas yang melewati batas kota; dan b. Biaya transportasi; 3. "Kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh aparat penegak. III. lpdb. Dasar Hukum. Perjalanan Dinas dari Tempat Bertolak di DalamPerjalanan dinas meliputi perjalanan dinas untuk keperluan antara lain: a. perjalanan dinas luar daerah surat perintah tugas diterbitkan oleh: 1. COM, BANGKA-- Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PMP2TSPKUKM) Kabupaten Bangka menggelar kegiatan pengalihan dana bergulir ke rekening Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM). Tempat tujuan a. mengikuti √ √ √ Maksimal 2 (dua) hari i. Dari : Romauli Sitinjak. Alur pembayaran dan pertanggungjawaban perjalanan dinas digambarkan melalui gambar 2. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PEMBATALAN l. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan. bahwa ketentuan tentang Perjalanan Dinas Pegawai telah diatur dalam Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 007. 05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara RepublikPERJALANAN DINAS LUAR NEGERI. Perjalanan Dinas Jabatan pendidikan dan pelatihan. 3. sambas : 21 hal. Alur dan Hasil. e-Perjadin dikembangkan dengan menggunakan basis data terpusat, multipengguna, multiunit kerja, dan multisatuan kerja. KUKM/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 tentang organisasi dab Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan. 2. Tipe Dokumen. Setelah mendapatkan sosialisasi dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Wonosobo mengenai pembiayaan murah dari LPDB KUMKM, koperasi akhirnya. Perjalanan dinas ke luar negeri terlebih dahulu memerlukan izin Presiden atau pejabat yang ditunjuk. menjemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah Kepala Desa,ABSTRAK: Bahwa ketentuan Perjalanan Dinas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur NOmor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2015. 1618, 2020 KEMENDAG. Selanjutnya ada aplikasi Ridi atau Room of Incubation Development Over Internet (RiDi) yang merupakan aplikasi program Inkubator Wirausaha LPDB-KUMKM. BIAYA PERJALANAN DINAS WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA Biaya Perjalanan Luar Daerah dalam Propinsi Uang Harian/hari 1. ooo,- 1. Dikutip dari ppid. Tematik. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 113/PMK. Utama,Yadi(2011). Pelaksanaan seleksi administrasi: 2-10 Juni 2021. perjalanan-pindah; b. Kemudian, ada juga penggunaan Corporate Card untuk transaksi operasional semua pegawai LPDB-KUMKM, termasuk penggunaan GeoTagging sebagai Aplikasi Perjalanan Dinas Tanpa. M. Mulai dari PNS dan ASN, PPPK, hingga tenaga honorer. Perjalanan Dinas luar Daerah; dan c. Kemudian di tanggal 18 Agustus 2006 disbag dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 11/Per/M. Perjalanan Dinas dalam Daerah; b. P/D!R/2016 TENTANG PERJALANAN DINAS PEGAWAI DTREKST PT PLN (PERSERO) Menimbang a. Pangkat dan Golongan b. mengikuti sosialisasi, rapat dan pertemuan lainnya; d. melakukan konsultasi, kooordinasi serta pertemuan lainnya; c. Keb Nip. UU No. Mamase,Saprina. Menteri; b. NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PERSONIL NON PNSD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH . 1. Peraturan Rektor ITB Nomor 365/SK/I1. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas dan Surat Perintah Tugas yang diatur dalam Peraturan ini. Laporan Perjalanan Dinas dengan uraian sebagai berikut : Tanggal 15 Juni 2017. melakukan konsultasi, kooordinasi serta pertemuan lainnya; c. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK. Sementara, dinas memiliki arti sebagai orang yang mempimpin suatu unit. meningkatkan atmosfir akademik. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 45 TAHUN 2019 tentang Peijalanan Dinas Bagi. 41) Tidak perlu diisi/ dikosongkan. Yamin, SH No. Perjalanan Dinas Pegawai Negara. "Seperti kriteria dan persyaratan koperasi penerima dana bergulir LPDB-KUMKM sudah ditetapkan dengan jelas, mulai dari baik dari sisi tata kelola organisasi, manajemen. (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya ada aplikasi Ridi atau Room of Incubation Development Over Internet (RiDi) yang merupakan aplikasi program Inkubator Wirausaha LPDB-KUMKM. Pada 2022, sebanyak Rp1,86 triliun disalurkan kepada 193 koperasi di seluruh Indonesia dengan rincian pola penyaluran konvensional sebesar Rp950 miliar dan pola syariah sebesar Rp911 miliar. 18. Melandainya kasus COVID-19 serta pelonggaran mobilitas membuat para pegawai negeri sipil ( PNS) semakin sibuk di 2022. Di sisi lain, LPDB-KUMKM juga mempunyai target penyaluran yang dialokasikan pada tahun 2020. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK. Tercatat, kinerja penyaluran dana bergulir sepanjang tahun 2022 lalu mencapai Rp 1,86 triliun yang disalurkan kepada 193 koperasi di seluruh Indonesia dengan rincian pola penyaluran. Pelaksana SPD yang tidak menggunakan biaya penginapan dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya penginapan pada kota/tempat tujuan sepanjang memenuhi persyaratan dalam Pasal 13 ayat (2) Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 dan bukan perjalanan dinas dalam rangka untuk mengikuti. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK. (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK. Pendahuluan Pada DPRD Kabupaten Garut data. layanan website : melalui portal pengaduan SP4N-LAPOR dan PRO Denpasar pengaduan. Perjalanan Dinas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Menetapkan -2 - 2018 Nomor 269, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6293); 4. Sementara itu, Ketua Koperasi KKMC Kurniawan menjelaskan, pihaknya mendapatkan informasi mengenai dana bergulir dari Dinas Koperasi dan UMKM Pekanbaru, Riau, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Satuan Wilayah LPDB-KUMKM, dan Direktorat Pembiayaan Syariah LPDB-KUMKM. A. P/lV/2019 tanggal 16 April 2019. GUBERNURInformasi Perjalanan Dinas Berbasis Web dan dengan desain sistem mengunakan UML. 39,51 trilyun dan 2018 sebesar Rp. ac. SK LAMP IIa PERUB. Pendaftaran beasiswa LPDP 2021 dibagi menjadi dua gelombang. Paser No. j. A/KU/2016 tentang Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri Institut Teknologi Bandung PTNBH. com. II. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah surat sebagai tanda bukti untuk melakukan perjalanan dinas dengan jangka waktu yang ditentukan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap; Nov 1, 2021 · "Ada juga penggunaan Corporate Card untuk transaksi operasional semua pegawai LPDB-KUMKM," terangnya. perjalanan dinas oleh PNSNonEselon (PNSgolonganIV, golonganIII, golonganII dan golonganI); d. b). Uang harian perjalanan [email protected] Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menerbitkan aturan terbaru yang mengatur standar biaya perjalanan dinas ASN, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya. Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas kota dan/atau delapa dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ketempat kedudukan semula di dalam -6- 111 25. TINJAUAN PUSTAKA 2. BANGKAPOS. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan. √ √ √ Maksimal 2 (dua) hari - i. ID - Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) Supomo berbagi cerita tentang. PERJALANAN DINAS Pasal 3 (1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula. c. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 113/PMK. U. ID - Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) Supomo berbagi cerita tentang bagaimana ia menggawangi seluruh kegiatan di Lembaga tersebut se-transparan mungkin, sehingga bisa disebut LPDB-KUMKM menjalankan Sistem Manajemen Anti Korupsi. c. Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada DPA Satuan Kerja Penyelenggara. Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama. 19880316 201101 2 002 LAPORAN PERJALANAN DINAS. Perjalanan dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas wilayah Daerah/negara dan/atau dalam wilayah Daerah, dari tempat kedudukan atau tempat bertolak ke tempat penugasan dan kembali ke tempat kedudukan semula. TINJAUAN PUSTAKA 2. SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS 1. 000, dan untuk diklat atau pelatihan Rp160. Output perjalanan dinas (sudah dibahas pada artikel sebelumnya). ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas a. 2-4 Jakarta Pusat 10710ABSTRAK: a. Use case diagram Use case diagram dari Sistem Informasi Surat Perintah Perjalanan Dinas dapat dilihat seperti pada Gambar 4. Surat Perjalanan Dinas ( SPD ) Surat Perjalanan Dinas ialah surat yang diberikan kepada seorang pegawai/pejabat karena yang bersangkutan melaksanakan suatu tugas tertentu untuk kepentingan dinas di luar daerah dan kepadanya diberikan fasilitas tertentu. BAB III KLASIFIKASI PERJALANAN DINAS Pasal 4 (1) Perjalanan Dinas, terdiri: a. Tiket Pesawat. mengikuti pendidikan kedinasan, bimbingan teknis atau sejenisnya; b.